DPR mendorong terwujudnya system pertahanan negara yang tangguh dan mampu menghadapi berbagai macam ancaman yang mungkin muncul.  Apalagi di era otonomi daerah sekarang ini, tantangan dan ancaman dapat muncul dalam berbagai bentuk dan daerah, terutama wilayah perbatasan, merupakan wilayah yang rawan untuk diganggu.

Demikian ditegaskan Ketua DPR Marzuki Alie ketika menyampaikan sambutan yang dibacakan Sekjen DPR Winantuningtyastiti pada acara diskusi “ Membangun Strategi Pertahanan Nasional Melalui Potensi Daerah” di Operation Room Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (20/6). Diskusi digelar oleh Ikatan Alumni Resimen Mahasiswa Indonesia (IARMI) menampilkan pembicara Wamenham Letjen (Purn) Syafrie Syamsudin,  mantan KASAD Jenderal TNI Purn. Tyasno Sudarto dan Sekretaris Fraksi PAN DPR Teguh Juwarno.

Lebih lanjut Ketua DPR mengatakan, dalam rangka mewujudkan kebijakan dan strategi pertahanan yang komprehensif selama 5 tahun mendatang, Indonesia membutuhkan kebijakan dan strategi pertahanan berupa Strategic Defence Review (SDR)- strategi pertahanan raya dan postur pertahanan yang layak sebagai dasar pembangunan kekuatan.

Selama ini, ungkap Ketua DPR, kebijakan dan strategi pertahanan belum sepenuhnya bersifat komprehensif dan lebih difokuskan pada aspek kekuatan inti pertahanan. Potensi dukungan pertahanan yang merupakan salah satu aspek penting dalam pertahanan semesta juga belum didayagunakan secara optimal sebagai akibat kebijakan dan strategi pertahanan yang relatif bersifat parsial.

 Selain itu, postur pertahanan yang tersedia juga belum  mencukupi untuk dapat dijadikan acuan bagi pembangunan kekuatan pertahanan  darat, laut dan udara yang mampu mencegah dan mengatasi ancaman secara lebih efektif.

Ketua Umum DPP IARMI MS. Kaban dalam sambutannya mengatakan, hingga kini para anggota IARMI tetap mempunyai semangat nasionalisme dan menjunjung tinggi keutuhan NKRI serta tidak terkontaminasi  dengan ideologi apapun.  IARMI juga mendukung segera dilahirkannya  Undang-undang Komponen Cadangan (Komcad) yang selama ini sudah menjadi isu publik dan  dalam waktu dekat akan dibahas DPR bersama pemerintah. (mp)